Panama
Papers (juga dikenal sebagai kertas Mosscak Fonseca papers) adalah seperangkat
11,5 juta dokumen yang bocor berisi informasi antara pangacara dengan klien
selama lebih dari perusahaan offshore dengan firma hukum Panama dan penyedia
layanan korporasi, Mosscak Fonseca. Dokumen yang bocor berisi identitas dari
perusahaan pemegang saham dan direksi serta beberapa transaksi keuangan. Di
antaranya, mereka menggambarkan individu bagaimana bisa menjadi kaya, termasuk
pejabat publik, yang bisa menyimpan informasi keuangan pribadi mereka. Pada
saat publikasi, makalah mengidentifikasi lima kepala pemimpin negara dari
Argentina, Islandia, Arab Saudi, Ukraina, dan Uni Emirat Arab serta pejabat
pemerintah, dan kerabat dekat dari berbagai lebih dari empat puluh negara
kepala pemerintahan.British Virgin Islands adalah rumah bagi setengah
perusahaan yang terdaftar di Hongkong dimana terdapat tengkulak, firma hukum
dan afiliasi bank.
Sedangkan penggunaan entitas bisnis offshore
tidak ilegal dalam hal yuridiksi, namun wartawan menemukan bahwa shell
corporation [1]tampaknya
telah digunakan untuk tujuan ilegal, termasuk penipuan, kleptokrasi[2],
penggelapan pajak dan menghindari sanksi internasional.
Adanya
sumber anonim yang menggunakan nama samaran "John Doe" membuat
dokumen yang tersedia untuk surat kabar Jerman Suddeutsche Zeitung pada awal
2015. Informasi dari sejumlah dokumen yang terlarang sejauh ini mencapai 2,6
terabyte dari tahun 1970-an. Mengingat banyaknya skala kebocoran, koran meminta
bantuan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang
mendistribusikan dokumen untuk investigasi dan analisis bagi 400 wartawan di
dalam 107 organisasi di 76 negara. Laporan berita pertama berdasarkan 149
dokumen diterbitkan pada 3 April 2016. Pengungkapan kebocoran diperkirakan
telah mengurangi harga saham yang belum pernah terjadi sebelumnya sekitar US $
230.000.000.000 di seluruh dunia. Setelah laporan awal, ICIJ mengumumkan rencana
untuk menerbitkan daftar lengkap perusahaan yang terlibat pada awal Mei 2016.
Pada akhir April, ICIJ melaporkan bahwa mereka akan merilis databes yang dicari
berisi informasi di lebih dari 200 entitas offshore terlibat dalam penyelidikan
Panama Papers dan lebih dari 100.000 perusahaan tambahan terlibat dalam
penyelidikan di tahun 2013.
Latar Belakang
Surga Pajak
Tidak
ada definisi resmi, namun secara yurisdiksi biasanya dianggap sebagai pusat
keuangan yang kurang lebih dikenal sebagai surga pajak, dimana infrastruktur
perbankan terdapat di dalamnya.
·
Memberikan layanan terutama kepada orang
lain atau bisnis yang bukan merupakan penduduk setempat.
·
Membutuhkan sedikit atau tidak ada
pengungkapan informasi sama sekali ketika melakukan bisnis
·
Menawarkan pajak yang rendah
Pelanggan
dapat membuka rekening di luar negeri untuk sejumlah alasan, karena memang legal dan secara etis tidak
memiliki cela. Seorang pengacara Kanada yang berbasis di Dubai mencatat,
misalnya bahwa bisnis mungkin menghindari hukum syariah jika pemilik meninggal[3]. Bisnis
di beberapa negara mungkin akan memegang beberap simpanan dalam kurs dollar.
Estate planning juga salah satu contoh dari penghindaran pajak.
Oxfam
menyalahkan surga pajak dalam laporan tahunannya pada tahun 2016 tentang
ketimpangan pendapatan yang melebarkan jarak antara yang kaua dan miskin.
"Surga pajak adalah inti dari sistem global yang memungkinkan
perusahaan-perusahaan besar dari orang-orang kaya untuk menghindari membayar
pajak secara adil." menurut Raymond C Offensheiser, Presiden dari
perusahaan Oxfam Amerika. "dengan menghilangkan hak pemerintah untuk
menyediakan layanan publik yang vital dan mengatasi meningkatnya ketidaksetaraan
antara kaya dan miskin" International Monetary fund (IMF) memperkirakan
pada bulan Juli 2015 bahwa laba pergeserean dari perusahaan multinasional di
seluruh negara berkembang memiliki biaya US$ 213 miliar per tahun, hampir dua
persen dari pendapatan nasional.
Waktu Kebocoran dan
Logistik
Lebih
dari satu tahun sebelum April 2016 dari dokumen yang bocor, sumber anonim yang
mengidentifikasikan dirnya sebagai "John Doe" menawarkan sejumlah
besar dokumen perbankan yang sensitif kepada surat kabar Jerman Suddeutsche
Zeitung. Dan selama tahun berikutnya Surat Kabar Suddeutsche Zeitung menerima
2,6 terabyte dokumen Mosscak Fonseca mengenai 214.488 entitas offshore.
Kebocaran dokumen Mossack Fonseca ini berjumlah 11,5 juta dan muncul dari tahun
1970 sampai akhir 2015
Atas
desakan John Doe, wartawan mengkomunikasikan melalui suatu saluran. Keanoniman
dan pemahaman bahwa mereka tidak akan pernah bertatap muka membuat John Doe
menyediakan dokumen-dokumen tersebut. John Doe mengatakan bahwa hidupnya dalam
bahaya tetapi menolak remunerasi. "Ada beberapa kondisi." katanya.
"Hidup saya berada dalam bahaya, kita hanya akan chatting melaluui
terenkripsi. Tidak akan ada pertemuan".
Menurut
reporter Suddeutsche Zeitung, Bastian Obermayer, sumber itu mengatakan bahwa ia
memutuskan untuk membocorkan data karena ia berpikir bahwa Mossack Fonseca
bertindak tidak etis. "Sumber itu berpikir bahwa firma hukum di Panama
melakukan kerusakan nyata kepada dunia, dan sumber ingin mengakhiri itu. Itu
salah satu dari motivasinya," kata Obermayer.
The
International Consortium of Investigative Journalists membantu mengatur
penelitian dan dokumen saat Suddeutsche Zeitung (SZ) menyadari skala pekerjaan
yang diperlukan untuk memvalidasi keaslian kebocoran. Adanya beberapa cerita
tambahan berdasarkan pada data dan daftar lengkap perusahaan akan dirilis pada
awal Mei 2016. Mereka meminta wartawan dan sumber daya dari The Guardian, BBC,
Le Monde, dan banyak lainnya.
Peneliti
SZ Obermaier dan Obermayer memiliki kekhawatiran tentang keamanan, baik dari
dokumen yang bocor dan data mereka, tetapi juga tentang keamanan dari beberapa
mitra mereka dalam penyelidikan hidup di bawah rezim korup yang mungkin tidak
ingin uang mereka dipegang dan diperuntukan kepada publik, jadi mereka
menyimpan data di dalam ruangan yang mempunyai akses terbatas di komputer yang
tidak pernah terhubung dengan internet. Untuk membuatnya lebih sulit dalam
menyabotase, atau mencuri drive mereka, para wartawan membuat desainnya lebih
mudah untuk memasuki akses kepada drive mereka, para wartawan mengecat sekrup
mereka dengan pacar kuku.
Jumlah
data yang bocor sangat melebihi kebocoran WikiLeaks Cablegate pada tahun 2010
(1,7 GB. Kebocoron Offshore pada tahun 2013 (260 GB), Kebocoran Lux (4 GB) dan
kebocoran Swiss pada tahun 2015 (3,3 GB). Sebagai perbandingan, 2,6 Terabyte
dari Panama Papers sama dengan 2.600 GB.
Sekitar
400 wartawan dari 107 organisasi media di 80 negara di beberapa titik menerima
dan menganalisis kebocoran dokumen dari beberapa firma hukum dan dari klien
shell companies. Setelah lebih dari satu tahun menganalisis, berita pertama
didasarkan pada dokumen yang diterbitkan pada tanggal 3 April 2016, bersama
dengan 149 dokumen itu sendiri. data tersebut adalah hasil kerja dan operasi
dari 214.000 shell companies. Wartawan mengurutkan dokumen ke dalam struktur
file besar yang berisi folder untuk setiap shell companies yang dimiliki lewat
email, transkrip dan dokumen Mossack Fonseca saat melakukan bisnis dengan
perusahaan atau mengatasnamakan klien. Beberapa 4,8 juta file bocor melalui
email, 3 juta melalui database, 2,2 juta PDF, 1,2 juta gambar, 320.000 file
teks, dan 2242 file dalam format lain.
Wartawan
mengindeks dokumen dengan software Apache Solr dan Apache Tika. Mereka
mengakses dengan cara antarmuka kustom yang dibangun di atas Blacklight.
wartawan SZ juga menggunakan Nuix yang merupakan software yang didonasikan oleh
perusahaan Australia bernama Nuix.
Dengan
menggunakan Nuix, wartawan SZ melakukan pengakuan, pengolahaan pada jutaan
dokumen yang dipindai, membuat data agarr mudah dicari dan bisa dibaca oleh
mesin. Kebanyakan wartawan menggunakan Neo4J dan Linkurious untuk mengekstrak
nama individu dan perusahaan dari dokumen-dokumen untuk dianalisis, kemudian
dikompilasi dan diproses. Setelah itu mereka mencoba menghubungkan orang,
peran, aliran moneter, dan struktur legalitas.
Seorang
ahli Perbankan AS David P. Weber dibantu karyawan meninjau sejumlah informasi
dari Panama Papers.
Reaksi Terhadap
Indonesia
Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro, segera menanggapi dengan capat
terhadap data yang bocor mengenai penggalapan pajak "Panama Papers"
dengan menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak untuk menindaklanjuti temuan.
Data investasi yang bocor yang berasal dari firma hukum Panama, Mosscal
Fonseca, menarik perhatian Bambang karena mereka mendapatkan sumber informasi
baru tentang potensi pajak yang belum ditelusuri.
"Saya sudah meminta Mr. Ken (Dwijugiasteadi) Direktur Jenderal Pajak,
silakan kita mempelajari data yang dikenal sebagai Panama Papers," katanya
di markas DJP Selasa (5/4).
Menteri Keuangan pernah mengatakan ada potensi untuk properti dari wajib
pajak sekitar Rp 4.000 triliun, yang belum terpengaruh oleh pajak. Dia merinci,
sekitar Rp 1.400 triliun, adalah properti yang tidak dikenai pajak, dan
disetorkan kepada DJP sedangkan sisanya Rp 2.700 triliun, deposito orang
Indonesia yang ada di bank luar negeri.
Panama Papers kaitannya dengan Penghindaran Pajak
Skandal Panama Paper
memiliki kaitan dengan penghindaran pajak
Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah
hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.
Apakah penghindaran pajak bisa dicela secara moral?
Secara moral, hal ini tidak tercela karena tidak ada orang yang akan
menganggap perbuatan seorang peminum/perokok yang mengurangi kebiasaan
meokoknya sebagai orang yang menghindari pajak. Malah, orang yang mengurangi,
atau malah tidak merokok sama sekali dianggap sebagai tindakan terpuji.
Hal ini tidak tercela karena merupakan hak asasi setiap orang untuk memilih
tempat atau lokasi usaha/domisilinya.
Tercela
Hal ini biasanya dikemukakan oleh kelompok sosialistis. Penghindaran pajak
secara yuridis biasa dilakukan oleh orang-orang atau badan yang penghasilannya
tinggi dengan cara bermusyawarah untuk mengurangi pajaknya. Hal tersebut bisa
mengakibatkan pengurangan kas negara yang berimbas pada menurunnya kemampuan
negara untuk menyantuni masyrakat miskinnya.
Tidak tercela
Hal ini dikemukakan oleh kelompok kapitalis liberalistis. Alasannya, pada
banyak putusan Mahkamah Agung di negara Eropa Barat yang mengatakan bahwa tidak
ada satu orang pun yang diharuskan menafsirkan suatu undang-undang untuk
kepentingan negara.
Penghindaran pajak
secara Yuridis
Hal ini masih merupakan kontroversi di kalangan para ahli.
Salah satu definisi Penghindaran Pajak (tax avoidance) adalah “arrangement of a transaction in order to obtain
a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law” (Brown, 2012). Untuk memperjelas, penghindaran
pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (tax
evasion), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara
yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan
penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (loopholes) yang terdapat dalam peraturan
perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan
transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.
Penghindaran pajak sering
dikaitkan dengan perencanaan pajak (tax
planning), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk
mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan
pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak
merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat
diterima.
Batas antara penghindaran pajak
dengan perencanaan pajak sering kali tidak jelas. Diskusi terkait sejauh mana
batas yang diperkenankan untuk membedakan praktik perencanaan pajak yang dapat
diterima dengan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima merupakan subjek
debat yang berkepanjangan dan sering diselesaikan melalui proses sampai ke
tingkat pengadilan tertinggi. Artikel ini akan berusaha mengelaborasi
pendekatan yang lazim digunakan untuk menentukan batas-batas tersebut, serta
praktik yang digunakan untuk mencegah dan melawan praktik penghindaran pajak.
Akibat-Akibat Pengelakan Pajak
Dalam bidang keuangan
Pengelakan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara
karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan
konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan
tarif pajak, keadaan inflasi, dll.
Dalam bidang ekonomi
Pengelakan pajak sangat memengaruhi persaingan sehat di
antara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan pengelakan pajak
dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang
mengelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha
yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktifitas yang sama, si pengelak
pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang
jujur.
Pengelakan pajak menyebabkan stagnasi (macetnya)
pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa
melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas
mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan
pengelakan pajak.
Langkanya modal karena wajib pajak berusaha
menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiscus. Sehingga mereka
tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.
Dalam bidang psikologi
Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak,
itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika wajib
pajak menggelapkan pajak, maka wajib pajak mendapatkan keuntungan bersih yang
lebih besar. Jika perbuatannya melangggar undang-undang tidak diketahui oleh
fiscus, maka dia akan senang karena tidak terkena sangsi dan menimbulkan
keinginan untuk mengulangi perbuatannya itu lagi pada tahun-tahun berikutnya
dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga
undang-undang yang lainnya.
Daftar Pustaka
No comments:
Post a Comment